PEMBAHASAN
A. Defenisi
Sila Ketiga Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga
dari Pancasila. Dapat kita baca dalam sejarah,
bahwa Pancasila telah dikukuhkan sebagai dasar negara Republik
Indonesia. sebagaimana sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei-1 Juni
1945, yang secara khusus membahas dasar negara Republik Indonesia. Kemudian
BPUPKI membentuk suatu badan yang dinamakan Panitia Sembilan, bertugas untuk
merumuskan Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Panitia Sembilan bentukan Soekarno
inilah yang melahirkan Piagam Jakarta yang monumental dan kemudian dilaporkan
serta dibahas lagi secara mendalam pada sidang BPUPKI 10 Juli 1945.
Pancasila atau dasar negara Republik Indonesia
ini, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat (IV). Sebagaimana
yang kita ketahui berbunyi:
“…..maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia , yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab , Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Sila ketiga Pancasila berbunyi, Persatuan
Indonesia. Disini terdapat
beberapa kata,yakni persatuan dan Indonesia. Walaupun
hanya dua kata, akan tetapi memiliki makna yang mendalam
mengingat sejarah, akulturasi budaya, konflik-konflik, dan keamanan di dalam
negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari dua kata, panca
artinya “lima” dan sila artinya “dasar”. secara harfiah , Pancasila memiliki
pengertian “dasar yang memiliki lima unsur.”[1] Ir. Soekarno menyebut
Pancasila sebagai Philosofische
Grondslag atau fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan
hasrat yang sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal
abadi. Selain
itu Ir. Soakarno juga menyebut pancasila sebagai Weltanschauung
bangsa dan negara Indonesia.[2] Di
dalam Pancasila terkandung cita-cita , harapan , tujuan untuk
membentuk bersatunya Indonesia.
Para ahli menyimpulkan, bahwa Pancasila
ialah cerminan dari perjalanan budaya dan karakter bangsa Indonesia yang telah berlangsung
selama berabad-abad lamanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaelan , kata
Pancasila sudah dijumpai pada
kepustakaan Budha yang berisi tentang
prinsip-prinsip moral yang harus ditaati
oleh masyarakat. Masuknya agama Hindu-Budha dari India ke Nusantara pada akhirnya membawa nilai-nilai tersebut ke
dalam budaya setempat, terutama pada era
kekuasaan Majapahit.[3] Puncak kejayaan majapahit dicapai pada masa
pemerintahan raja Hayam Wuruk (1350-1389) dengan Maha Patihnya yang terkenal
Gadjah Mada (1319-1364). Kebesarannya ini terdapat di dalam buku kuno
karangan Mpu Prapanca yang berjudul “Negarakertagama”,. dikatakan
juga bahwa kata Pancasila telah terdapat
di dalam buku Negarakertagama maupun buku Sutasoma.[4]
Oleh karenanya, kerajaan pada masa lalu seperti Majapahit dapat dipandang
sebagai penjelmaan gagasan tentang Negara Persatuan Indonesia.
Agar dapat dipahami dengan baik, ada beberapa hal yang
perlu di defenisikan tentang sila yang ke-tiga ini. konsep-konsep yang akan
dijelaskan disini ialah persatuan, nasionalisme, negara dan Indonesia.
1. Persatuan
Persatuan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia berarti : 1) Gabungan
(ikatan,kumpulan) beberapa bagian yang sudah bersatu. 2)
perserikatan,setikat.[5]
Tema persatuan ini dalam sejarah Indonesia
tidak lepas dari dua peristiwa, yaitu manifesto politik para pemuda pelajar di
Negeri Belanda dan Sumpah Pemuda di Indonesia. Kesadaran untuk bersatu akan
memperkuat Nasionalisme, demikian juga sebaliknya rasa nasionalisme menguatkan
persatuan.
2. Nasionalisme
Sebagaimana diungkapkan diatas bahwa,
kesadaran untuk bersatu akan memperkuat
Nasionalisme , sebaliknya juga seperti itu, Nasionalisme akan memperkuat Persatuan. Persatuan sudah
dijelaskan diatas bahwa ia merupakan kumpulan ikatan beberapa bagian yang sudah
bersatu. Sedangkan yang dimaksud dengan Nasionalisme, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia yang dimaksud Nasionalisme ialah : 1) paham atau ajaran untuk
mencintai bangsa dan negara sendiri ; politik untuk membela pemerintahan
sendiri , 2) kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai ,
mempertahankan, dan mengabdikan
identitas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.
Ernest Gellner berpendapat dalam bukunya yang
berjudul On Nasionalism , mengatakan bahwa
“nationalism is primarily a political principle, which holds that the
political and the national unit should be congruent” (Nasionalisme pada
dasarnya merupakan suatu prinsip politik , yang menyatakan bahwa politik dan unit Nasional harus
selaras).[6]
Dapat dipahami disini, tampaknya Gellner mengaitkan Nasionalisme dengan
politik. Memang politik menjadi unsur hakiki pada saat Nasionalisme itu
dibicarakan karena dalam bidang politik
berbagai kehidupan bangsa berjalan seiring serta serasi. lebih dalam lagi, bung Karno menilai
Nasionalisme sebagai persatuan dari berbagai golongan .[7]
Hal ini karena nasionalisme bukanlah tiruan dari bangsa Barat, akan tetapi
nasionalisme tumbuh atas dasar cinta
akan manusia serta kemanusiaan. Selain
itu Sjahrir dalam karyanya yang dipublikasikan dalam bahasa Belanda berjudul Indonesische
Overpeinzingen, cukup kritis dalam memahami nasionalisme yang dipandangnya sebagai proyeksi kejiwaan
dari semangat rendah diri dalam sikap kolonial antara penjajah dan kaum
terjajah.[8]
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan
sebagaimana juga diungkapkan oleh John
B. Cobo Jr bahwa Nasionalisme pada dasarnya mempunyai dua cirri pokok: pertama,
ia memilih tataran tertentu dari hierarki
organisasi politik dan memberi
kedaulatan penuh padanya. Kedua, ia berusaha meletakkan semua kelompok sosial lain dan berusaha agarmnereka loyal terhadap
bangsa.[9]
3. Negara
Ketika berbicara mengenai Persatuan,
berarti kita menyertakan Nasionalime. Dan. ketika kita membahas Nasionalisme,
berarti kita menyertakan Negara di dalamnya. Beberapa hal tersebut memiliki
keterikatan satu sama lain, maka dari itu perlu juga untuk diketahui mengenai
pengertian negara.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara
ialah : 1) organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyat; 2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau
daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik dan pemerintah yang
efektif, mempunyai kesatuan politik , berdaulat sehingga berhak menentukan
tujuan nasionalnya.[10]
Kemudian ada beberapa defenisi yang
diberikan para pemikir tentang negara. Roger H. Soltau: negara adalah agen
(agency) atau kewenangan (authority) yang mengatur persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Harold J. Laski
mendefenisikan negara sebagai masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai
wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada
individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat.[11] Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik
kesimpulan mengenai defenisi negara,
sebagaimana pendapat dari Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa negara adalah suatu daerah
territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil
menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya
melalui penguasaan monolotis terhadap
kekuasaan yang sah.
4. Indonesia
Selanjutnya tentang Indonesia. Banyak yang
tidak tahu bagaimana nama Indonesia itu terbenttuk. Dikatakan bahwa nama
Indonesia telah dipakai sejak tahun 1918 . Max Weber dalam karyanya Wirtschaft und Gesselschaft yang terbit sebagai jilid III dari Grundriss der
sozialekonomik, halaman 624 menyebut nama Indonesien.[12]
Yang dimaksudkan dengan Indonesia adalah “Kepulauan Nusantara”. pandangan ini
kemudian mendapat revisi karena ternyata nama Indonesia telah dipakai
sebelumnya. Penemuan oleh Kreemer,yang
kemudian dimuat dalam Kolonial Weekblad tanggal 3 Februari 1927, bahwa
penamaan-penamaan tersebut telah dipakai oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris J.R.Logan dalam Journal
of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang berjudul The Ethnology
of the Indian Archipelago dari tahun 1850. Menurut Hatta, konsep ini sudah
digunakan sebelumnya oleh seorang ilmuwan Inggris yaitu G.W. Earl yang
mempergunakan istilah-istilah Indu-nesian dan Malayunesians sebagai penunjuk
untuk penduduk kepulauan ini. Earl menyatakan kata Indu-nesians hanya dalam
arti etnologis, sedangkan Logan memberikan kata “Indonesia” suatu pengertian
geografis murni. Dalam tanah air sendiri, pada tahun 1918 dalam ‘Hukum Aadat’
Prof. C. Van Vollenhoven secara konsisten menggunakan kata “orang Indonesia”.[13]
Secara politis nama ini dipakai dengan
konsekuen oleh Perhimpunan Indonesia sejak tahun 1922 untuk menggantikan nama
Hindia-Belanda. Semenjak tahun 1926, nama Indonesia diterima secara resmi oleh
Gerakan Perdamaian Internasional Sipil. lebih jauh Hatta menegaskan bahwa nama
Indonesia memepunyai arti politik dan
tujuan politik.
dalam arti politik
karena mengandung tuntunan kemerdekaan bukan kemerdekaan Hindia-Belanda
, melainkan kemerdekaan Indonesia dari Indonesia (indonesich Indonesie).
Dengan demikian penamaan bangsa ini
dengan nama Indonesia memiliki arti penting dalam politik, bukan hanya politik
untuk bebas dari penjajah, akan tetapi mengandung makna politik dimasa yang
akan datang dengan visi dan misi ingin agar terciptanya suatu tanah air yang
berkedaulatan , kemakmuran serta Nasionalisme.
B. Dinamika Persatuan Indonesia
Apabila
melihat proses terbentuknya kesadaran
Nasional, kebangsaan, persatuan maka tidak bisa diungkiri bahwa nasionalisme
Indonesia tumbuh berkembang karena
adanya Imperialisme, kolonialisme, atau penjajahan. Situasi karena terbelenggu
oleh penjajahan , akhirnya melahirkan perlawanan-perlawanan yang pada awalnya
masih terkotak pada wilayah dan kelompok tertentu saja. Pada abad ke Sembilan belas (19) banyak terjadi
pemberontakan di wilayah-wilayah. Ciri khas perlawanan pada abad ke Sembilan
belas ini adalah perlawanan berdasarkan etno-religius. Agama dan etnis menjadi
latar belakang pemersatu
kelompok-kelompok di daerah, seperti :
Perang Cirebon (1802-1806), Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830),
Perang Paderi di Sumatera Barat
(1821-1838), Perang Banjarmasin atau Perang Antasari (1859-1862), Jihad
di Cilegon ( 9-30 Juli 1888), dan Perang Aceh (1873-1903).[14]
Kemenangan
kelompok Liberal di Belanda sejak tahun 1848 membawa perubahan yang cukup
penting bagi daerah jajahannya. Pada
tanggal 17 September 1901, Ratu Wilhelmina dalam pidato kerajaan setelah
sebelumnya mempertimbangkan seruan dari para pembaharu , memandang perlunya
untuk memperhatikan nasib penduduk
bumiputra. Pidato Ratu ini dianggap sebagai awal pelaksanaan politik Etis (Etische Politiek) yang mana di
dalamnya terdapat tiga prinsip yaitu: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Hal ini
membuat perubahan pada rakyat pribumi, dimana pebdidikan mulai diberikan kepada
rmereka. Sehingga dengan pendidikan ini secara tidak langsung menghasilkan
generasi-generasi yang kritis.
Dampak
dari politik etis tersebut misalnya terjadi di dunia pendidikan. Sekolah Juru
Kesehatan Bumiputra atau sekolah Dokter Jawa (School voor inlandsche
Geneeskundingen) ditingkatkan menjadi
Sekolah Dokter Bumiputra (School
Tot Opleiding Van Inlandsche
Artsen-STOVIA), lama belajar disini ialah enam tahun. Dari sekolah inilah lahir
tokoh-tokoh pemuda Indonesia seperti: Wahidin Sudirohusodo, Suradji, Muh.
Saleh, Muh. Sulaiman, Gunawan
Mangunkusumo, dan Sutomo. Kelompok terpelajar ini, menjadi ujung tombak
pergerakan dan mengatasi ketakutan para pejabat Bumiputra dengan mendirikan
organisasi baru dan modern. Pada tanggal 20 Mei 1908, para siswa STOVIA
berhasil mengumpulkan rekan-rekan mereka dari seluruh Jawa , yang mana aula
STOVIA menjadi tempat yang dipilih untuk perkumpulan tersebut. Para pemuda itu
berasal dari : Cultuurschool (Bogor), OSVIA (Magelang), Normaalschool
(Yogyakarta, Bandung, Probolinggo), dan HBS (Surabaya). Kemudian mereka
mendirikan Budi Oetomo (BO), yang susunan kepengurusannya ialah antara lain,
Sutomo sebagai ketua dan Gunawan serta Suwarno sebagai sekretaris. pendirian organisasi ini
merupakan reaksi terhadap politik Etika yang dilakukan oleh Belanda yang tujuannya hanya untuk kepentingan Belanda.
Salah
satu organisasi pergerakan yang cukup menggemparkan ialah Serikat Dagang Islam
(SDI) yang berdiri di Surakarta pada akhir Januari tahun 1912. Serikat Dagang Islam kemudian
berubah nama menjadi Serikat Islam. diantara yang menjadi tokoh SDI/SI ialah
Haji Samanhudi (1882-1956) yang merupakan pendiri SDI di Surakarta dan H.O.S.
Tjokroaminoto (1882-1934) yang mendirikan cabang dan menjadi pemimpin organisasi ini di Surabaya.
Selain
dua oraganisasi diatas, pergerakan Indonesia juga memperkenalkan Indische
Partij. IP merupakan partai politik pertama yang lahir di Hindia Belanda dengan
pernyataannya yang begitu baru dan radikal. bahkan Mohammad Hatta mengatakan
bahwa yang mula-mula sekali mengembangkan cita-cita kemerdekaan ialah Indische Partij.
Organisasi ini berdiri di Bandung, 6 September 1912. para pendirinya ialah
E.F.E.Douwes Dekker (1879-1950), Tjipto Mangoenkoesoemo (1889-1943), dan
Soewardi Soejaningrat (1889-1959). Ketiga tokoh inilah yang kemudian digelari
dengan sebutan tiga serangkai.
IP
memiliki tujuan yang berbeda dari SDI/SI dan Budi utomo yang hanya
memperjuangkan kelompok tertentu saja, IP memiliki tujuan yang lebih mulia,
yakni hendak menyatukan seluruh penduduk yang mengakui Hindia sebagai tanah air
mereka untuk mencapai “Hindia bebas dari Nederland”. Tujuan utama tersebut
telah dirumuskan sebagai berikut :
Membangunkan kecintaan (patriotisme)
seluruh orang Hindia (Indiers) terhadap tanah air Hindia yang menghidupinya ,
dan menyatukan mereka berdasarkan
persamaan hak dan kewajiban, untuk membawa kemakmuran bagi tanah air
Hindia dan mencapai kehidupan bangsa mereka.
Kesadaran
akan persatuan, nasionalisme, dan kebangsaan tersebut tidak hanya pada para
pelajar di Hindia-Belanda, akan tetapi juga oleh pemuda pelajar yang sedang
menempuh pendidikan di Belanda. Mereka mendirikan sebuah organisasi juga yang
dinamakan Indische Vereeniging didirikan
pada 25 Oktober 1908. Bertempat
di hoogewoed 49, Leiden Indische Vereeniging terbentuk dengan ketua R. Sutan
Casajangan Soripada dan sekretaris sekaligus bendahara R.M. Sumitro. Organisasi
ini bertujuan untuk meningkatkan kepentingan sosial orang Hindia di Nederland
serta memelihara hubungan dengan Hindia Belanda. Di bawah lukman Djajadiningrat , terbitlah
majalah Hindia Poetra oleh Suwardi Suryadiningrat. Kemudian pada tanggal 19
Februari 1922, berlangsunglah rapat organisasi ini, yang mana tujuan dari rapat
ini adalah pergantian pengurus sekaligus pergantian nama organisasi dari
Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging.
Peran
pemuda tidak dapat dipisahkan dari pergerakan menuju persatuan. Para pemuda
pada Kongres Pemuda I tanggal 30 April-2 Mei 1926 menekankan persatuan.
kemudian pergerakan selanjutnya adalah dibentuknya Panitia Kongres Pemuda II
pada bulan Juni. Panitia ini terdiri dari : Soegondo Djojopoespito sebagai
ketua dan Djoko Marsaid alias Tirtodiningrat sebagai wakil ketua, serta
anggota-anggota lainnya.
Kongres
Pemuda II mengadakan sidang pada tanggal 27-28 Oktober, yang bertempat di
Jakarta. Yang mana pada sidang tersebut menghasilkan keputusan kongres yang
kita kenal dengan “Sumpah Pemuda”,yaitu:
1.
Satu bangsa – bangsa Indonesia
2.
Satu Tanah air – Tanah air Indonesia
3.
Satu Bahasa – Bahasa Indonesia.[15]
Kemudian
organisasi lainnya yang bertujuan membangun persatuan ialah GAPI (Gabungan
Politik Indonesia). GAPI ialah partai-partai politik yang bersatu , terbentuk pada tahun 1939.
GAPI menuntut bukan kemerdekaan penuh bagi Indonesia, tetapi hanya
“Berpemerintahan Sendiri” (Self
Government) bagi Indonesia. Hal ini merupakan siasat agar Indonesia dapat
scepatnya merdeka. dengan berpemerintahan sendiri Indonesia akan mendapat wakil yang mayoritas. Mayoritas
inilah yang akan memeutuskan Indonesia merdeka. Akan tetapi Belanda menolak
tuntutan itu. Pada tanggal 12 Maret 1942
Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang yang juga membawa suasana baru
dalam memperjuangan persatuan.[16]
Jepang bertekuk lutut kepada sekutu setelah sebelumnya Hirosima dan Nagasaki
dihantam oleh bom (6 dan 9 Agustus 1945). Momentum ini di manfaatkan oleh para
pejuang untuk menyatakan kemerdekaan . Di Indonesia terjadi kekosongan
kekuasaan sehingga pada tanggal 17
Agustus 1945 cita-cita untuk mempersatukan tanah air terkabulkan dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan oleh Ir.
Soekarno.
C.
Pemberontakan yang Mengancam Persatuan
Dengan adanya
Pancasila maka Revolusi ’45 berhasil untuk merangkum cita-cita kemerdekaan yang
bermotivasikan keyakinan keagamaan, cita-cita kemerdekaan yang mengembangkan
paham kebangsaan dan demikian juga cita-cita kemerdekaan yang menonjolkan
keadilan sosial. Selama bertahun-tahun pergerakan kebangsaan, bung Karno
pernah merumuskan pandangan pokoknya bahwa untuk mencapai citi-cita
kemerdekaan maka haruslah dihindarkan
bahwa Belanda dapat menjalankan
politik taktik pecah-belah
diantara cita-cita kemerdekaan yang bermotivasikan keyakinan kegamaan
cita-cita kebangsaan dan Marxisme.[17]
Dalam sejarah
tercatat, bahwa perjalanan Pancasila tidak sepi dari ujian yang menghadang. Pergolakakan politik paska
kemerdekaan diwarnai oleh ancaman terhadap Pancasila baik dari dalam maupun dari luar. Tidak hanya
ketidak puasan daerah terhadap pemerintah pusat yang menimbulkan pemberontakan
politik disejumlah kawasan, Indonesia juga harus bersiap menghadapi aksi
militer Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.
Menurut catatan
Anhar Gong-gong, Partai Komunis Indonesia (PKI) tercatat sebagai salah satu
kekuatan politik yang pernah ada di Indonesia
dalam pemberontakannya di Madiun (1948) hendak mengubah Pancasila
sebagai dasar negara.[18]
Sebelum pemberontakan ini terjadi , Pancasila telah sah menjadi dasar negara
Republik Indonesia. Tidak sampai disitu, pemberontakan juga menampakan diri di
Sulawesi Selatan dan Jawa Barat oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia
(DI/TII). Dan yang paling memilukan ialah peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI yang hendak
menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, sebagaimana akan di
bahas di bawah ini.
a)
DI/TII (Daul Islam/ Tentara Islam Indonesia)
Gerakan ini dipelopori oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo.
Gerakan ini memiliki tujuan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII).
Pemberontakan berawal dari Jawa Barat. mereka juga mengadakan proklamasi yang
dinamakan dengan Proklamasi Negara Islam Indonesia. ketika proklamasi itu
diadakan, Kartosuwiryo selaku pelopor gerakan ini menyatakan secara tegas dalam
pidatonya , bahwa mereka menolak konsepsi Pancasila. Pemberontakan kemudian
meluas hingga Jawa Tengah, Aceh, Sulawwesi Selatan hingga Kalimantan Selatan.
1). DI/TII Jawa Barat
Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat bermula ditanda
tanganinya persetujuan perjanjian Renvile. Perjanjian tersebut di tanda tangani
oleh pemerintah Republik dengan pihak Belanda pada tanggal 17 dan 19 Januari
1948.[19]
Dampak dari perjanjian ini wilayah Indonesia yang diakui Belanda menjadi
semakin sempit dan Republik Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda atas
wilayah-wilayah yang dikuasainya sehingga terbentuklah Negara Republik
Indonesia Serikat (RIS). Selain wilayah RI berkurang, tentara gerilyawan RI
yang berada di luar garis demarkasi Van
Mook harus ditarik mundur. Kartosuwiryo dan pasukannya yang terdiri atas
Hizbullah dan Sabilillah menolak untuk menyetujui perjanjian tersebut. ia tidak
mau menarik mundur pasukannya ke Jawa Tengah dan sejak saat itu ia tidak mengakui
lagi keberadaan Republik Indonesia. Kemudian ia mengumandangkan berdirinya
Negara Islam Indonesia (NII). Gerakan ini melakukan kekacauan di Jawa Barat.
Mereka melakukan penjarahan di rumah-rumah penduduk serta meminta sumbangan
kepada rakyat untuk mengatasi serangan pemerintah RI.
Pada tanggal 1 April 1962, dilancarkan operasi
Bharatayudha untuk menumpas DI/TII. DI/TII semakin terdesak, satu-persatu
komandan mereka menyerahkan diri. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1962,
Sekarmadji Marisidjan Kartosuwiryo
ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ia sempat mengajukan grasi kepada Presiden
namun ditolak.
2) DI/TII
JawaTengah
Pemberontakan DI/TII JawaTengah dipimpin oleh Amir Fattah diseputar
wilayah Brebes-Tegal. Ia awalnya adalah orang yang loyal terhadap RI, namun
seperti Kartosuwiryo, ia kemudian berbalik memberontak dan bergabung dengan
DI/TII Jawa Barat Kartosuwiryo pada 23 Agustus 1949. Untuk
melancarkan serangannya, Amir Fattah membentuk sebuaah pasukan dengan nama
Tentara Islam Indonesia (TII). Kemudian pasukan yang dibentuk Amir ini diberi julukan Batalyon Syarif
Hidayat Widjaja Kusuma.
Selain di wilayah Brebes-Tegal, dibagian selatan Jawa Tengah, Kebumen
juga terjadi pemberontakan yang mana pemimpinnya bernamaa Muhammad Mahfudh
Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Kiai Sumolangu. Motifnya juga sama,
yakni mendirikan negara Islam. Gerakan ini dilumpuhkan oleh TNI pada tahun 1954
melalui operasi Guntur.
3). DI/TII Sulawesi Selatan
Pemberontakan DI/TII Sulawesi Selatan yang
dipimpin oleh Abdul Kahhar Muzakkar. Latar belakang terjadinya pemberontakan
ini berbeda dengan pemberontakan yang terjadi di daerah lain seperti di Jawa
Barat dan Jawa Tengah. Sebelum menjadi seorang pemberontak, Kahhar Muzakkar
merupakan seorang komandan tentara RI Persiapan Resimen Hasanuddin di
Yogyakarta berpangkat kolonel. Ia juga penggagas pembentukan Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi
(TRIPS).
Tentara
Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS) beserta laskar-laskar di bawah
pimpinan komando Gerilya Sulawesi Selatan ini yang bergerilya di Sulawesi
Selatan selama perang kemerdekaan berlangsung. Setelah perang kemerdekaan
selesai, pemerintah mengeluarkan kebijakan nasionalisasi laskar-laskar. Dalam
nasionalisasi ini, setiap laskar harus malalui seleksi. Namun tak semua laskar
dibawah pimpinan Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang memenuhi syarat,
sedangkan Kahhar Muzakkar menginginkan semua lascar Komando Gerilya Sulawesi
Selatan masuk dalam daftar anggota APRIS. Pemerintah tetap tidak mau
mengabulkan permintaan Kahhar Muzakkar. Kemudian pada bulan Agustus 1951,
Kahhar Muzakkar melarikan diri ke
dalam hutan dengan membawa perlengkapan dan pesenjataan yang diperoleh dari
pasukannya. Kemudian ia menerima tawaran Kartosuwiryo untuk memegang pimpinan TII wilayah Sulawesi Selatan. Pada
tanggal 7 Agustus 1953, Kahhar Muzakkar
resmi bergabung dengan DI/TII JawaBarat. Setelah diketahui Kahhar
Muzakkar resmi bergabung dengan TII, pemerintah segera melancarkan operasi
militer ke Sulawesi Selatan. Operasi ini memakan waktu empat belas tahun.
DI/TII di Sulawesi Selatan baru benar-benar tumpas pada tahun 1965. Pada
Februari 1965, Kahhar Muzakkar tertembak mati dalam kontak senjata dengan
pasukan RI.
4)
DI/TII Aceh
Pemberontakan DI/TII di Aceh
dipimpin oleh Daud Beureuh. Ia adalah seorang ulama yang terkenal di Aceh pada
saat itu. Setelah proklamsai kemerdekaan , terjadi perbedaan pendapat antara
kaum alim ulama Aceh dengan para bangsawan. Akhirnya pemerintah pusat turun
tangan untuk menyelesaikan pertentangan tersebut supaya tidak terjadi perang
saudara. Pemerintah kemudian membentuk Aceh sebagai daerah istimewa setingkat
provinsi. Lalu diangkatlah Daud Beureueh sebagai gubernur Aceh.
Namun dalam rangka
menyederhanakan administrasi negara, Soekarno pada tahun 1950 menurunkan status
Aceh sebagai wilayah kerisidenan dalam provinsi Sumatra Utara. Rakyat Aceh
kecewa dengan keputusan ini karena selama perang kemerdekaan tidak sedikit
bantuan yang diberikan aceh untuk
negara. Maka tanggal 21 september 1953, Daud Baureuh mengeluarkan maklumat yang
menyatakan bahwa aceh menjadi negara islam Indonesia yang diproklamirkan
Kartosuwiryo dan memutuskan hubungan dengan Jakarta. Selama pergerakkanya, Daud
Baureuh melakukan propaganda –propaganda yang isinya menjelek-jelekan
pemerintah Jakarta kepada rakyat aceh. Oleh karena itu, seperti di
daerah-daerah lain yang melakukan pemberontakan, pemerintah pusat melancarkan operasi untuk menumpas DI/TII
Aceh.
Atas inisiatif pangdam I bukit
barisan, Kolonel Jasin, diadakanlah musyawarah dengan rakyat aceh untuk
menyelesaikan permasalahan ini. Dalam musyawarah itu, dibicarakanlah
permaslahan dan kesalahpahaman yang terjadi. Akhirnya tercapai kesepakatan dan
pemberontakan dapat diselesaikan secara damai.
5).
DI/TII Kalimantan Selatan
Pemberontakan DI/TII Kalimantan
selatan disebabkan ketidak puasan rakyat yang tergabung dalam Kesatuan Rakyat
Jang Tertindas (KRJT) Kalimantan
selatan. KRJT yang dipimpin oleh Ibnu Hajar pada tahun 1950 sering melakukan
penyerangan ke pos-pos TNI di Kalimantan selatan. Pada awalnya pemerintah masih
memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Akhirnya Ibnu Hajar
menyerah.
Namun setelah merasa kuat dan
banyak memiliki pengikut, Ibnu Hajar kembali membuat kekacauan. Ia bergabung
dengan Kartosuwiryo dan DI/TII. Iapun diangkat sebagai panglima TII wilayah
Kalimantan selatan pada tahun 1954. Akhirnya TNI melakukan penumpasan
pemberontakan DI/TII Kalimantan selatan. Pada tahun 1959 Ibnu Hajar berhasil
ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 22 Maret 1965.
b).
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pada awal Januari 1948 Kabinet Amir dibubarkan
. Presiden Soekarno menunjuk Muhammad Hatta untuk mengatur susunan Kabinet baru
yang dinamakan kabinet Presidensil, yang memiliki basis nasional yang luas dan
kuat (Januari 1948-Desember 1949).[20]
Namun Muhammad Hatta menyusun kabinet tanpa memasukan seorangpun menteri dari
golongan kiri (sosialis-komunis). Hal inilah yang kemudian ditentang oleh PKI
yang dikepalai oleh Musso. Musso menentang susunan Kabinet Muhammad Hatta yang
menurutnya telah menjual negara kepada imperialis Belanda. Pertentangan ini
menjadi insiden bersenjata. Puncak dari
pemberontakan PKI ini terjadi keetika PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun.
FDR/PKI memproklamirkan berdirinya negara soviet Indonesia pada tanggal 18
September 1948.
Dalam menumpas pemberontak ini,
pemerintah melaksanakan Operasi Militer I yang mana pemimpinnya ialah Kolonel
Abdul Haris Nasution. kemudian pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil
direbut kembali oleh pasukan TNI. Dalam penumpasan tersebut Musso berhasil
ditembak mati, sementara Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya tertangkap
kemudian dijatuhi hukuman mati.
c).
Gerakan 30 September/G30S/GESTAPU/GESTOK
Gerakan 30 september atau yang sering
disingkat G-30S/PKI, GESTAPU (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan
Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September
1965 hingga 1 Oktober 1965 dini hari dimana enam pejabat tinggi militer
Indonesia beserta beberapa orang lainnya
dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan
yang disebut pemerintah Orde Baru sebagai usaha Kudeta Partai Komunis
Indonesia. Keenam pejabat yang dibunuh itu ialah: Letjen TNI Ahmad Yani
(Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi), Mayjen
TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD Bidang Administrasi), Maayjen
TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan
dan Pembinaan), Mayjen TNI sisiwondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD
bidang Intelijen), Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV
Menteri/Panglima AD bidang Logistik), Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo
(Inspektur Kehakiman/Oditur Jendral Angkatan Darat). Selain dari keenam Jendral
tersebut, Jendral TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat
dari upaya pembunuhan walaupun dengan luka dikaki. Namun sangat disayangkan
putrinya Ade Irma Suryani Nasution beserta ajudannya Lettu CZI Pierre Andreas
Tandeas tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.[21]
Paska pembunuhan beberapa perwira
TNI AD , PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital yaitu studio RRI di
jalan Merdeka Barat dan kantor Telekomunikasi yang terletak di jalan Merdeka
Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September
yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal’ yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah.[22]
Selain itu mereka juga mengumumkan terbentuknya ‘Dewan Revolusi” yang diketuai
oleh Letkol Untung Sutopo.
Beberapa waktu setelah itu,
tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak
terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR). Perintah tersebut
berisi untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan
wibawanya . Kekuatan tak terbatas tersebut pertama sekali digunakan oleh
Soeharto untuk melarang PKI. Kemudian dimulailah proses pemberantasan PKI.
Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24
November.
Dalam
bulan-bulan setelah peristiwa tersebut, semua anggota dan pendukung PKI, atau
mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas
buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain
dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi.
Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah , Jawa Timur dan Bali. Jumlah
korban pembunuhan seluruhnya tidak diketahui secara persis, ada yang
beranggapan jumlah korbannya ialah 500.000 orang, sementara perkiraan lain
menyebut dua hingga tiga juta orang.
d). Pemberontakan PRRI/PERMESTA
Kondisi negara antara tahun
1950-1956 yang menjadi harapan awal pembangunan disegala bidang, ternyata tidak
membuahkan hasil yang memuaskan. Kehidupan politik dan demokrasi berjalan tidak
efektif, kabinet tidak bertahan lama karena sering jatuh sebelum menjalankan
programnya. Pada saat itu juga terjadi ketidak puasan beberapa daerah yang
berada di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang
diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat
kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah.
Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu
terbentuknya dewan militer daerah yaitu dewan Banteng yang berada di wilayah
Sumatra Barat. Dewan ini diprakarsai
oleh Kolonel Ismail Lengah bersama
dengan ratusan perwira aktif dan para pensiunan yang berasal dari Komando
Divisi IX Banteng yang telah dibubarkan tersebut. Dewan ini pada waktu itu
dapat mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan
Muloharjo, dengan alasan Ruslan Muloharjo
tidak mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal.
Selain Dewan Banteng di Sumatera Barat, di Medan
terdapat juga Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Panglima
Tentara dan Teritorium I. Serta di Sumatera Selatan terbentuk Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol
Barlian.
Kemudian PRRI membentuk Dewan Perjuangan
serta tidak mengakui kabinet Djuanda. Dewan ini akhirnya membentuk kabinet baru
yang disebut Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet
PRRI). Pada waktu itu Dewan Perjuangan
PRRI melalui RRI Padang mengeluarkan pernyataan berupa “Piagam Jakarta” yang
berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno agar bersedia
kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan
tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata
dan perbuatan.[23]
Namun tuntutan tersebut ditolak , kemudian
PRRI membentuk sebuah pemerintahan dengan anggota kabinetnya. Dalam hal ini,
PRRI mendapat dukungan dari PERMESTA dan rakyat setempat. Pada akhirnya
PERMESTA dan PRRI bergabung menjadi
satu,sehingga gerakan kedua kelompok tersebut disebut PRRI/PERMESTA. Tokoh
PERMESTA terdiri dari beberapa pasukan militer diantaranya ialah Letnan Kolonel
D. J Samba, Letnan Kolonel Vantje Sumual, Letnan Kolonel Saleh Lahade, Mayor
Runturambi dan Mayor Gerungan.
Pemberontakan tersebut membawa dampak besar
terhadap hubungan dan politik luag negeri Indonesia. Pemberontakan tersebut
mendapat dukungan dari Amerika serikat[24],
Malaysia[25],
Filipina, Singapura, Korea Selatan serta Taiwan.
Untuk melancarkan penumpasan terhadap Pemberontakan tersebut, pemerintah
membentuk sebuah pasukan Operasi Militer
yang dinamakan Operasi Merdeka pada bulan April 1958. Operasi tersebut
dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat. Pada pertengahan tahun 1961 para
tokoh-tokoh yang tergabung dalam gerakan PERMESTA akhirnya menyerahkan diri.
Penumpasan tersebut berdampak cukup besar, hal ini dibuktikan adanya pengeboman
instansi-instansi penting di kota
Padang, Bukittinggi dan juga Manado oleh Angkatan Udara Republik Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
William Frederick,Soeri Soeroto,2005,Pemahaman Sejarah Indonesia
sebelum dan sesudah Revolusi. Jakarta: Pustaka LP3SE.
Budiyono ,Kabul.2016. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Bandung : Alfa Beta.
Cet. 5
A.Ubaedillah, Abdul Rozak,2003, Pancasila,Demokrasi,HAM, dan
Masyarakat Madani. Jakarta : ICCE
UIN Jakarta bekerjasama dengan Prenadamedia Group.
Dowemg Bolo, Andreas dkk,2012,Pancasila Kekuatan Pembebas.
Yogyakarta : PT Kanisius.
M. Fic,Victor.2005,Kudeta 1 Oktober 1965:Sebuah Studi tentang
Konspirasi.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988,Kamus Besar Bahasa
Indonesia,Jakarta : Balai Pustaka.
Saelan,Maulawi. 2008.Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: dari
Revolusi 45 sampai Kudeta 66.Jakarta: Visimedia.
Anwar,Rosihan.2015,Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan.Jakarta:
Kompas
http://perpustakaancyber.blogspot.co.id/2014/03/peristiwa-pemberontakan-prripermesta.html
[23]http://perpustakaancyber.blogspot.co.id/2014/03/peristiwa-pemberontakan-prripermesta.html. Diakses pada 28 Desember 2016
